EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
photo credit: Asep Suhaya Ketua GRIB KBB / dok.ist
EDUPUBLIK, KBB – Salah satu penyebab kekisruhan dalam setiap PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) diantaranya masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan kata lain adanya masyarakat yang sudah mempunyai hak dalam berdemokrasi untuk memilih itu tidak masuk dalam DPT, kenapa ini terjadi? Sejauh mana sinergitas kinerja komisioner KPUD dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?
Asep Suhaya Ketua GRIB ( GERAKAN RAKYAT INDONESIA BERSATU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyoroti hasil kinerja Pendataan DPT KPUD KBB untuk PILKADA 2018 masih banyak masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik dan yang sudah mempunyai hak dalam demokrasi belum terdaftar di DPT, kamis (8/6/2018).
photo credit: Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu KBB / dok. Ist
“Sejauh mana Kinerja KPUD KBB yang katanya bersinergitas dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat?, apakah ada upaya sistematis dari salah seorang Pasangan Calon yakni kartelisasi politik melalui tubuh KPUD dengan memanipulasi data?, padahal sudah jelas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.1-5 Tahun 2018 Tentang Pilkada Serentak yang di dalamnya adanya tahapan persiapan, sungguh ironis!,” ungkapnya, .
Menurut Asep Suhaya, “konon katanya Gerakan KPU Men-coklit Serentak ke masyarakat demi mengundang partisipasi aktif dan antusias masyarakat namun kami GRIB KBB siap untuk mengajukan uji petik atas apa yang terjadi di lapangan di tambah lagi minimnya sosialisasi,” ujarnya.
Masih kata Asep, “Dalam waktu dekat ini kami GERAKAN RAKYAT INDONESIA BERSATU KBB akan meminta klarifikasi KPUD KBB dan meminta pertanggungjawaban atas Kinerjanya selama ini, jangan sampai Hak demokrasi Rakyat ter-kebiri, padahal mereka bekerja memakai uang Rakyat”, tegasnya.
