EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
EDUPUBLIK, Bandung – ketahanan pangan melalui sektor pertanian di Jawa Barat, sangat luar biasa bisa bertahan. Terutama sektor pertaniannya tidak terkena imbas Pandemi Covid-19, dan mampu mendukung untuk tingkat nasional, sehingga perlu mendapat perhatian khususnya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Sekarang, penguatan di pemerintah di sektor pertanian, lebih diutamakan pada pembekalan kepada masyarakat, terutama pelaku pertanian. Kemampuannya juga harus ditingkatkan, mereka membutuhkan inovasi, meskipun ada permasalahan.
Dra Hj. Tia Fitriani, Anggota Komisi II DPRD Jabar mengatakan, “Kita perlu juga memberikan pembekalan mengenai pola tanam bersama di suatu daerah sehingga ada panen raya dan bagaimana caranya agar petani juga dibekali dengan edukasi digitalisasi, karena Jawa Barat mempunyai konsep/program Petani Juara. Adapun yang dimaksud petani Juara itu, adalah petani yg menggunakan aplikasi digital, baik itu untuk mengatur pemasaran atau pola tanam, sehingga dapat diketahui daerah mana saja yg melaksanakan pola tanam yang sama, sehingga pada waktu panen tidak menanam satu jenis tanaman saja secara bersamaan”,paparnya, Selasa (16/2/2021).
Lebih jauh Politisi Perempuan Partai Nasdem yang duduk di Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ini, menuturkan. Dengan Aplikasi digital tersebut, dalam pemasaran hasil pertanian, bisa mempertemukan langsung petani dengan calon pembelinya. Sehingga harga jual petani pun bagus, harga jual petani bisa terjaga tidak terlalu rendah, dan petani bisa diuntungkan, sebab petani bisa menentukan sendiri calon pembelinya. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas dari petani itu, yang juga diharapkan dapat menghasilkan produk untuk di pasar modern.
“Petani selaku kunci dari ketahanan pangan Indonesia khususnya di Jawa Barat, selama masa pandemi ini diharapkan dapat tetap sehat dan bekerja dengan maksimal. Permasalahannya adalah, sekarang ini jumlah petani di Indonesia khususnya di Jawa Barat banyak yang tergolong masuk ke usia tua, minim sekali jumlah petani yg berasal dari kalangan milenial. Hal ini dapat berpengaruh pada produktivitas pangan. Bahkan pada masa pandemi seperti ini, yang diharapkan masyarakat dapat saling berempati satu sama lain. Permasalahan lain, adalah ketersediaan lahan. Lahan pertanian kerap kali dialihfungsikan, untuk keperluan yg lainnya. Akibatnya, lahan untuk bertani menjadi semakin sempit, bahkan lahan pertanian menjadi rusak tercemar oleh limbah pabrik”, ujar Tia.
Menurut Tia, Pemerintah harus mengambil langkah dalam mencegah terjadinya krisis pangan. Dimulai dari mensejahterakan petani melalui bantuan dan fasilitas, seperti bantuan relaksasi kredit kepada para petani miskin. Para petani juga sebaiknya dikenalkan dengan teknologi, untuk membantu mereka dalam mendistribusikan serta menjaga kestabilan harga produk pangan dimasa pandemi seperti ini. Bahkan disarankan, agar para petani diberi fasilitas berupa teknologi, modal, dan pemasaran.
Pertanian lokal dan lumbung pangan di tiap wilayah harus dihidupkan kembali, untuk membangun nasionalisme. Selain itu, pemerintah juga dianggap perlu untuk memetakan potensi potensi pertanian yang ada, melakukan stabilisasi harga pangan, melakukan konsolidasi terkait lahan pertanian, dan juga membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan pangan yang ada. Selain peran pemerintah, masyarakat juga dapat ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan untuk menghindari adanya krisis pangan. Sehingga masyarakat memiliki peluang, untuk membangun kedaulatan dan kemandirian pangan.
Dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat cenderung menjadi lebih kreatif dan bisa berkreasi untuk mengakali situasi yang ada. Termasuk halnya dalam menjaga akses terhadap pangan. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman mandiri, minimal untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.[red]
