EDUPUBLIK, Bandung – Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat H.M Hasbullah Rahmat, S.Pd, M.Hum mengatakan bahwa seluruh anggota Fraksi PAN mendorong penuh percepatan pembangunan Jalan Tengah Selatan Jabar. Karena keberadaan JTS sudah puluhan tahun ditunggu masyarakat Jabar bagian Tengah-Selatan.
Selama ini konektivitas jalan yang menghubungkan Jabar Tengah menuju ke Selatan, jaraknya cukup panjang puluhan kilometer dengan kondisi jalan kurang mantap, sehingga memerlukan waktu yang lama. Untuk Fraksi PAN akan mendukung konektivitas jalan Tengah-Selatan Jabar.
Kahadiran jalan tengah selatan selain sudah puluhan tahun dinantikan masyarakat juga dapat mendukung kelancaran roda perekonomian masyarakat,juga dapat memperlancar arus transportasi orang dan hasil pertanian/ perkebunan dari tengah ke selatan pun sebaliknya.
Jadi program jalan yang memiliki konektivitas untuk memperlancar pertumbuhan perekonomian masyarakat, itu juga kalau bisa jangan kena recofusing, kata Hasbullah saat ditemui gedung DPRD Jabar, Rabu (15/09/2021).
Hasbullah juga mengatakan, Banggar DPRD Jabar dan TAPD akan memilah mana saja program yang dapat di lakukan recofusing mana yang harus dipertahankan, teruma yang berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat akan kita pertahankan dan dilanjukan pekerjaannya. Salah satu jalan untuk konektivitas antar daerah.
Semua pekerjaan fisik infrastruktur akan terlihat jelas saat kita bedah dan susun dalam APBD PErubahan 2021nanti.
Lebih lanjut Hasbullah yang juga anggota Komisi IV DPRD Jabar ini mengatakan, jalan lintas tengah Jabar yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi itu yang paling mahal adalah pembebasan lahan. Sehingga banyak jalan di Kabupaten Sukabumi tidak standar, baik lebarnya maupun kelayakan / kemantapan jalannya terutama jalan provinsi. Bahkan ada jalan provinsi di Sukabumi, labarnya ada 4 meter hingga 6 meter, padahal standarnya 9 meter dengan ada pembatasan jalur. Untuk itu, Komisi IV DPRD Jabar akan mendorong Dinas BMPR Jabar memalui UPT PJJ Wilayah Sukabumi untuk dapat menjadi standar jalan provinsi.[red]