EDUPUBLIK, Cimahi – Anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung-Kota Cimahi) yang juga Bakal Calon Walikota Bandung Muhammad Farhan menggelar kunjungan reses di tiga titik di Cimahi, Selasa, (1/8/2023).
Kunjungan reses bertujuan mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat di berbagai Kelurahan di Cimahi, dan membahas isu-isu penting yang warga hadapi.
Pada kegiatan reses di titik pertama, Muhammad Farhan bersama Dewan H. Muchlisin Calon Legislatif DPRD Kota Cimahi Dapil 5, mengadakan pertemuan dengan warga di RT 05 RW 01 Kelurahan Baros, diskusi hangat terjadi antara Anggota Dewan dan warga mengenai berbagai isu lokal dan nasional.
Pada kegiatan reses di titik kedua, Muhammad Farhan dan Anggota Dewan Sobari berkolaborasi mengadakan pertemuan di RT 02 RW 07 Kelurahan Leuwigajah, salah satu titik reses yang dikunjungi di daerah Cibogo.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Farhan tidak hanya menyampaikan program-programnya, tetapi berkampanye mengenai pencalonan H. Enang Sahri sebagai Calon Wakil Wali Kota Cimahi.
Muhammad Farhan menekankan, jika warga mendukung Partai Nasdem, H. Enang Sahri memiliki peluang untuk maju dan berkontribusi di posisi tersebut.
Muhammad Farhan menjelaskan, reses di daerah Cibogo adalah salah satu bentuk silaturahmi yang diperlukan, pihaknya sebelumnya pernah berkampanye di daerah Cibogo, dan menganggap penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan warga melalui kunjungan-kunjungan seperti ini.
Dalam diskusi dengan warga Cibogo, permasalahan pendidikan menjadi salah satu fokus utama.
Warga menyuarakan ketidakmerataan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), karena tidak semua Kecamatan di Cimahi memiliki jumlah sekolah yang sama, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA.
Menanggapi hal ini, Muhammad Farhan mengatakan, sistem apapun yang diterapkan, penting untuk mengatasi satu hal, yakni pungli dalam penerimaan peserta didik baru.
“Praktik jual-beli kursi siswa di setiap sekolah harus diberantas,” tegas Muhammad Farhan.
Selain masalah pendidikan, warga Cibogo juga mengemukakan keprihatinan terhadap lapangan pekerjaan dan layanan kesehatan, beberapa warga mengusulkan bantuan-bantuan yang telah ada tidak hilang.
Titik terakhir dari rangkaian kunjungan reses ini adalah pertemuan bersama Anggota Dewan Ehan dan Bacaleg Tatang di RT 05 RW 10 Kelurahan Cibereum.
Pertemuan di tempat ini berlangsung dengan penuh antusiasme, di mana warga dapat berbicara langsung dengan para Anggota Dewan.
Salah satu sorotan dalam kunjungan reses ini hampir sama dengan reses sebelumnya, pertanyaan tersebut terkait dengan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan sistem zonasi di RW 10 RT 05 Kelurahan Cibeureum.
“Di Cimahi ada salah satu syarat PPDB yang belum terpenuhi, yaitu jumlah sekolah negeri di setiap Kecamatan itu tidak merata, baik jumlah maupun kualitas, akibatnya tentu PPDB sistem zonasi ini yang menghilangkan karakter sekolah favorit,” ungkap Muhammad Farhan.
Muhammad Farhan menegaskan pihaknya telah menyampaikan berulang kali kepada Menteri Pendidikan usulan untuk memperbaiki masalah ini.
“Pemerintah Kota, Kabupaten, dan Provinsi perlu anggaran khusus, yaitu anggaran untuk membangun sekolah di setiap Kecamatan jika ingin mempertahankan sistem zonasi ini,” kata Muhammad Farhan.
Di akhir reses Muhammad Farhan mengatakan, sebagai Anggota DPR RI, pihaknya menekankan pentingnya berkomunikasi dengan mitra dari DPRD.
“Saya melihat kolaborasi ini sebagai cara efektif untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dan menerima masukan yang berguna untuk perumusan program-program yang bermanfaat bagi warga,” kata Muhammad Farhan.
“Kehadiran para Anggota Dewan diharapkan dapat memperkuat tali komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, serta menciptakan solusi yang lebih baik bagi berbagai permasalahan yang dihadapi warga Cimahi,” pungkas Muhammad Farhan.
Kunjungan reses Anggota DPR RI Muhammad Farhan menjadi bukti nyata komitmen para Anggota Dewan dalam mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat, serta bekerja bersama untuk mencapai perubahan yang positif dalam pembangunan dan pelayanan publik.[R]