EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
EDUPUBLIK, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja. Berbagai tanggapan dan masukan serta usulan dilontarkan para legislator Jawa Barat, khususnya terkait penanganan Covid-19.
Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa, Sidkon Djampi menilai, banyak refocusing anggaran yang membahas mengenai penanganan pandemi Covid 19. Hal itu sangat penting mengingat masyarakat sudah banyak terbebani dengan adanya pandemi tersebut secara ekonomi.
“Banyak yang harus diperhatikan dan dipripritaskan selama penanganan pandemi ini,” singkat Sidkon di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu, (18/8/2021).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Yosa Oktora Santono menyoroti Dinas Komunikasi Dan Informatika (Dsikominfo) Provinsi Jawa Barat soal progres untuk wifi publik gratis agar lebih banyak lagi. Kemudian untuk command center, kalau memang krusial tentu dewan harus mendorong untuk dibahas lebih lanjuy di Badan Anggaran (banggar).
“Intinya, kita harus meningkatkan jaringan internet di Jabar,” sebut Yosa.
Persoalan lain, lanjut Yosa, dari Disdukcapil, lebih besar gaji pegawai daripada programnya. Ini perlu dibahas lebih mendalam.
“Meskipun, secara keseluruhan usulan anggaran tidak masalah. Tetapi harus memiliki program prioritas,” katanya.
Sedangkan, Ruhiyat Nugraha fokus pada persoalan masalah kerasipan yang dinilainya masih sangat lemah. Misalnya, arsip-arsip masih ada yang disimpan begitu saja sembarangan. 10 tahun pertama masih tanggung jawab kepala OPD, 10 tahun berikutnya menjadi tanggung jawab kepala kearsipan.[red]
